Proyek Drainase CV NURI BERKARYA di pringsewu 01 Diduga Bermasalah
Infopembasmikorupsi.com
Pringsewu–
Proyek pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong di kecamatan Pringsewu 01 menuai sorotan tajam,Dinas pekerjaan umum dan perumahan Rakyat dengan nilai kontrak sebesar Rp 199.627.700 dari APBD kabupaten pringsewu tahun anggaran 2024 ini diduga dikerjakan dengan kualitas buruk Dan tidak sesuai (RAB)
Pantauan awak media, pemasangan tidak memakai u-ditch hanya pondasi dan coran ,di lokasi proyek tersebut tidak diawasi dengan baik oleh mandor. Juga di lokasi tersebut pengawas proyek tidak ada ditempat, parah nya pekerja tidak mentaati
K3 Konstruksi merupakan peraturan atau pedoman yang digunakan untuk mengedepankan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja kepada para pekerja. Di area kerja konstruksi, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
(21/08/24)
Selain itu, papan proyek yang terpasang tidak mencantumkan secara jelas spesifikasi teknis seperti panjang dan lebar drainase yang sedang dibangun. Informasi ini seharusnya disertakan agar publik dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang telah disepakati??
Menyikapi hal ini, warga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Lampung dan Inspektorat Kabupaten pringsewu untuk segera turun tangan melakukan audit terhadap proyek tersebut. Mereka khawatir jika masalah ini dibiarkan, hasil pembangunan tidak akan sesuai dengan standar yang diharapkan dan hanya membuang-buang uang rakyat.
“Ini proyek yang dibiayai dari pajak kami. Kami berhak mendapatkan transparansi dan kualitas yang sebanding dengan dana yang dikeluarkan,” ujar seorang warga .
Sorotan terhadap proyek ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten pringsewu agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan memastikan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Masalah ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten pringsewu. Pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan proyek-proyek vital seperti ini tidak memberikan hasil maksimal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Publik menanti tindakan tegas dari pemerintah dan audit menyeluruh dari BPK dan Inspektorat sebagai langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Penulis:Team
About The Author
